Peluang dan Tantangan dalam Refleksi Mou Helshinki

77

SANTERDAILY.COM | —Tidak terasa sudah 14 tahun Kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinky pada 15 Agustus 2005 silam menjadi babak baru salaam mewujudkan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi warga Aceh pascakonflik dan bencana tsunami.

Komitmen memperbaiki Aceh tertuang dalam Memorandum of Understanding atau biasa disebut dengan MoU Helsinky, berisi sejumlah butir kesepakatan sebagai solusi meredakan ketegangan antara Aceh dengan Jakarta, yang kemudian dikonkritkan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Terkait itu, syarbaini salah seorang Pemuda Aceh mengatakan, peringatan perdamaian Aceh tahun ini mesti dijadikan momentum bagi semua pihak untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi Aceh.

Menurutnya, Pemerintahan Aceh belum memiliki visi pembangunan yang jelas, terutama terkait keadilan dan kesejahteraan rakyat aceh baik di segi ekonomi maupun di segi pembangunan.

“Kita harus berpikir siapa pemilik damai itu, Rakyat Aceh atau cuma boleh dinikmati segelintir pihak? Dan kalaupun benar milik seluruh rakyat maka kenapa banyak rakyat Aceh yang masih miskin, sedangkan momentum perdamaian telah melahirkan peluang bagi Aceh untuk mengelola sumberdaya tertentu secara mandiri.

Bahkan, sebutnya, provinsi ujung barat Indonesia ini memiliki sejumlah kekhususan yang tak dimiliki daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Kita diberikan banyak kekhususan, mulai dari aturan khusus, alokasi dana otonomi khusus hingga pembentukan partai lokal. Tapi faktanya hari ini, banyak warga miskin Aceh yang belum tersentuh keadilan ekonomi,” katanya.

Tata kelola anggaran Aceh yang sejak 2007 lalu memperoleh tambahan alokasi dana otonomi khusus sebagai konsekwensi atas lahirnya UUPA.

Namun dalam perjalanannya, pemanfaatan anggaran sebegitu besar itu tidak diikuti dengan perumusan program kerja strategis yang punya dampak besar bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat Aceh.

“Yang selalu ditonjolkan melulu hanya soal biaya kesehatan gratis. Sementara perihal penciptaan lapangan kerja, mutu pendidikan yang terus merosot, dan angka kemiskinan yang saban tahun membengkak justru tidak mampu dipikirkan jalan keluarnya,” keluh Syarbaini.

Kendati demikian, kita harus mengakui bahwa sejumlah butir kesepakatan yang tertuang di dalam MoU Helsinky belum sepenuhnya terwujud.

Untuk itu, kami meminta agar Pemerintah Aceh bersama DPRA dan pihak terkait lainnya melakukan upaya bersama agar turunan kesepakatan tersebut dapat segera terealisasi.

“Ada beberapa hal krusial yang harus diperjuangkan bersama, misalnya tentang penyelesaian sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun demikian, keadilan ekonomi juga tidak boleh dilupakan,” tutupnya.

*Editor: Riri Isthafa Najmi FAMe*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here