Bantaran Krueng Aceh Seperti Omnibus Law

  • Whatsapp

Aceh Besar – Salah seorang Pengurus Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR), Sirath, mengatakan bahwa Penataan Bantaran Krueng Aceh oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I disikapi seperti Omnibus Law oleh sebagian kalangan. ” Untuk itu, Balai perlu membuka Blue Print penataan tersebut supaya pihak terkait memiliki pemahaman, ujarnya.

Sirath bahkan kurang setuju terhadap permintaan penundaan penataan oleh Pemerintah Aceh Besar kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang pernah disampaikan sebelumnya.

“Meminta boleh saja, tetapi saya rasa harus segera ditata dan ditertibkan supaya tidak semerawut,” katanya.

Karena menurutnya, sudah saatnya kawasan bantaran itu diatur dengan baik menjadi daerah tanaman holtikultura dan olah raga serta kawasan wisata dengan baik dan dikelola oleh kelompok masyarakat juga.

“Kalau dibagi klaster perkebunan holtikultura, olah raga dan wisata, kan bagus,” lanjut Sirath.

Ia yakin, Balai Wilayah Sungai Sumatera l telah memiliki “blue print” terkait penataan tersebut serta memiliki anggaran yang cukup untuk menjadikan kawasan bantaran sungai jauh dari kesan kumuh dan semrawut.

Terkait pemanfaatan sementara selama ini oleh kelompok masyarakat atau pribadi, merupakan hal positif tetapi masyarakat juga tidak bisa menolak penataan tersebut dengan saling mengedepankan sikap taat aturan demi mewujudkan penataan kawasan yang baik.

Related posts