MAA Kabupaten Aceh Besar Laksanakan FGD 

  • Whatsapp

Aceh Besar – MAA Kabupaten Aceh Besar bekerjasama sama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Nasional, melaksanakan FGD Draf Perbup Aceh Besar tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar, Selasa, (27|10|2020).

Kegiatan FGD yang berlangsung di hotel Hijrah, Lambaro, Aceh Besar itu diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari unsur akademisi, penggiat adat, Perwakilan BRWA Nasional, Imeum Mukim, perwakilan MAA Aceh Besar, Kepala Sekretariat MAA Aceh Besar, dan turut hadir pula dari unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan dan Perwakilan Kabag Hukum Setdakap Aceh Besar.

Read More





Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, Asnawi Zainun dalam pengantar diskusi menjelaskan bahwa keberadaan Peraturan Bupati Aceh Besar Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat dan Harta Kekayaan Mukim merupakan perintah dari Pasal 28 Ayat (2) Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Ketentuan ini menghendaki agar proses inventarisasi, registrasi dan pemanfaatan harta kekayaan mukim diatur dengan peraturan bupati.

Lebih lanjut Asnawi menjelaskan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu lembaga daerah memiliki tanggungjawab besar untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan bidang adat dan adat istiadat, terutama dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh besar periode 2017-2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, dinyatakan bahwa Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar adalah mitra Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan kehidupan adat, mengembangkan dan melestarikan penyelenggaraan kehidupan adat, melaksanakan dan membina nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berangkat dari tanggungjawab dimaksud, MAA Kabupaten Aceh Besar berinsiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat dan Harta Kekayaan Mukim yang sejalan dengan semangat keistimewaan dan kekhususan Aceh.

“Melalui kegiatan diskusi terfokus yang akan kita laksanakan dalam beberapa kali pertemuan baik secara daring maupun tatap muka akan melahirkan kebijakan yang lebih berwajah Aceh” ungkap Asnawi.

Sementara itu, Tgk. Zulkifli Zakaria, Wakil Ketua MAA Aceh Besar, kepada media ini menjelaskan bahwa kegiatan advokasi Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat dan Harta Kekayaan Mukim di Aceh Besar ini merupakan bagian dari Program Penguatan Masyarakat Adat Mukim MAA Aceh Besar tahun 2020 yang penganggarannya didukung oleh BRWA Nasional.

Menurut Tgk Zulkifli Zakaria, disamping kegiatan ini MAA Aceh Besar juga melaksanakan kegiatan Rapat Konsolidasi Mukim se-kabupaten Aceh Besar dan Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi Mukim di Aceh Besar.[]

Related posts