Terkait Pandemi, Pergunu Dukung Kebijakan Pemerintah Aceh Besar

  • Whatsapp

Aceh Besar – Terkait berita di koran Serambi Indonesia belum lama ini mengenai kegiatan PBM di Aceh Besar saat pandemi , banyak pandangan masyarakat mengatakan tidak sesuai, kurang tepat dan sebagainya, Ketua Pergunu Aceh Besar, Tgk Khasanda berikan komentar.

Tgk Khasanda dalam rilisnya ke media ini, Jumat (4/6/2021)  menjelaskan bahwa, setiap kebijakan pemerintah daerah terkait Pendemi Covid-19 selalu berdasarkan musyawarah bersama para pemangku kepentingan hingga menghasilkan sebuah mufakat.

Read More

“Dalam musyawarah tersebut tentu sudah ada pertimbangan yang matang, keputusan yang terbaik dilihat dari segala sisi efek yang akan timbul dari kebijakan tersebut. Sungguh tidak ada niat dari Pemerintah untuk mempersulit masyarakat, semua ada analisis, telaah bersama yang mendasar dari setiap kebijakan, “tambah Khasanda.

Menurutnya kenapa belajar tatap muka dihentikan untuk sementara, karena kasus Covid-19 di Aceh Besar semakin bertambah. Bukan berarti Belajar Dari Rumah (BDR) juga dihentikan. Siswa masih tetap Belajar secara Daring.

Jika pemerintah Aceh Besar terus memperbolehkan Belajar di Sekolah seperti biasa dalam kondisi kasus COVID-19 semakin meningkat ini, jika kasus terus meningkat malah ujung-ujungnya Pemerintah juga yang akan disalahkan karena tidak mengambil kebijakan yang bijaksana.

“Kemudian terkait Tempat wisata kembali dibuka, ini juga berdasarkan musyawarah forkopimda dan para pemangku kepentingan di Aceh Besar. Sangat berbeda pembahasannya, beda bidangnya dan beda pula pertimbangannya, “katanya.

Pemerintah tidak melihat dari sisi pengembangan Objek Wisatanya, tapi ini menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung hidup disana.

Banyak diantara mereka tidak punya pekerjaan lain selain berjualan di Objek wisata.

Semua kita tahu, dulu saat sempat ditutup para pedagang warung dibeberapa Objek Wisata protes tidak bersedia karena merasa dirugikan.

Makanya Pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik, demi kelancaran ekonomi masyarakat Aceh Besar. Bagi yang tidak sepakat dengan ini tentu dia tidak paham dengan kondisi pedagang warung di tempat wisata tersebut.

“Nah, kesimpulannya.Tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, semua ada pertimbangan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Besar, “pungkasnya. [Ril]

Related posts