Aceh Harus Pertahankan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2022

  • Whatsapp

Banda Aceh- Scholar’s Discussion Group atau grup diskusi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala kembali mengadakan diskusi publik dalam webinar ketiganya dengan membawa tema “Kalkulasi Plus Minus Pilkada Tahun 2024: Legal Standing, Paradoksal Hukum Serta Intrik Dan Kepentingan”.

Dalam kegiatan diskusi kali ini, grup diskusi mahasiswa kembali mengundang Ketua Center for Election and Political Party dan juga merupakan dosen FISIP UI, Chusnul Mar’iyyah, Ph., D. Selain itu grup ini juga mengundang narasumber lainnya yaitu Fuadri, S.Si., M. Si selaku anggota DPRA I, Junaidi Ahmad, S.Ag., M.H selaku komisioner KIP Aceh, dan dosen Universitas Nasional Indonesia Dr. TB. Massa Djafar.

Webinar ini dilakukan secara online via aplikasi Zoom Meeting dimoderatori oleh Mauza Farah salah seorang mahasiswa Prodi Ilmu Politik USK dan dihadiri lebih dari 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dosen, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang perdebatan baik ditingkat nasional dan lokal terkait pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Sedangkan beberapa daerah di Indonesia-termasuk Aceh-yang pada tahun 2017 telah melaksanakan pilkada Bupati/Walikota yang terpilih akan mengakhiri jabatan tepat 5 tahun pada tahun 2022 dan kembali dilaksanakan Pilkada di Aceh untuk periode selanjutnya.

Hal ini juga sejalan dengan kata sambutan oleh WD I FISIP USK, Dr. Effendi Hasan, MA, “Dengan berlakunya UUD No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, harus ditunda apabila masa jabatan habis di tahun 2022 dan 2023, serta akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024 di seluruh daerah di Indonesia.”

Hal tersebut tentu saja mengundang pro dan kontra dalam kegiatan pemilihan kepala daerah seperti Aceh karena pemerintah pusat dan pemerintah Aceh berada dalam situasi yang kurang sepaham. Beberapa tokoh politik dan pemerintahan juga banyak memberikan pendapat terkait hal ini dalam setiap kegiatan diskusi publik. Dalam materinya pada diskusi hari ini, Chusnul Mar’iyyah mengatakan bahwa saat ini sebaiknya pihak terkait mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah terjadi.

Karena hal ini lebih diperlukan daripada pelaksanaan pemilu yang akan datang. “Kenapa Pilkada dipaksa untuk dilaksanakan pada tahun 2022, 2024, atau 2027? Kenapa tidak ditanya terkait apakah kegiatan Pilkada sudah benar dan jujur selama ini?

Karena kalau tidak benar dan tidak jujur, segala kegiatan yang ada saat ini tidak berkah. Kita harus mengevaluasi atas kegiatan Pilkada yang sudah terjadi tahun 2019”.

Sementara itu, Fuadri selaku anggota I DPRA memberikan pendapat bahwa fenomena yang terjadi saat ini menjadi titik fokus kembali untuk melihat apakah masih ada komitmen dalam menjalankan konstitusi.

Terlepas dari apakah ada kepentingan di Pemerintah Pusat, tugas pemerintah Aceh harus melihat keadilan dari pemerintah terhadap UUPA. Aceh sebaiknya diperlakukan secara khusus.

“Disini saya melihat dari sisi yang berbeda karena kita harus melihat bagaimana perjalanan rakyat Aceh. Ini adalah proses legitimasi di Aceh karena Aceh diberikan kesempatan dan haknya untuk mengatur pemerintahannya sendiriseperti yang diputuskan dalam MoU Helsinki dan juga yang ada dalam Undang-Undang”.

Beliau juga berharap bahwa Pemerintah harus bisa melihat Aceh ini dengan perasaan yang baik sehingga tidak ada lagi konflik regulasi.

Komisioner KIP Aceh dan ahli hukum, Junaidi Ahmad memberikan pendapatnya terkait Pilkada 2024 dari pandangan hukum bahwa dari UUPA merupakan resolusi dari konflik politik antara Aceh dan pemerintah pusat. Kemudian kita melihat bagaimana keputusan MK terkait kegiatan Pilkada yang dikatakan bahwa Pilkada bukanlah kekhususan Aceh.

Maknanya di seluruh Indonesia juga terdapat Pilkada. “Namun yang harus diapahami adalah UUPA merupakan otonomi khusus. Memang benar Pilkada bukan kekhususan Aceh karena di wilayah lain juga dilaksanakan Pilada.

Namun kali ini bukan dilihat dari sudut pandang kekhususan Aceh tetapi yang sudah ada di dalam UUPA”. Menurutnya ada terdapat masalah yang ada dalam Qanun 12 tahun 2016 bab 11 pasal 101 ayat 5 yang dianggap memberi ruang untuk mengikuti Pilkada sesuai dengan ketetapan Undang-Undang dan perlu ada penyempuranaan terkait hal itu.

Hal senada juga disampaikan pemateri selanjutnya Bapak Dr. TB. Massa Djafar, terkait kekhususan Aceh, apapun bentuk perubahan termasuk UUD harus berkonsultasi dengan DPRA agar tidak terjadi masalah kedepannya.

Transisi lokal di Aceh diharapkan lebih baik dengan memperhatikan langkah-langkah pemerintah pusat. urgensi dalam pilkada ini ada 3 level yaitu sirkulasi elit, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, dan persoalan ekonomi yang merupakan hal kontroversial dan fundamental. “Menurut saya, Saat ini konsolidasi demokrasi di Aceh belum selesai.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah pusat akan sangat menentukan. Apakah perubahan dari kebijakan tersebut semakin menguatkan atau sebaliknya.”. Selain itu, masalah mindset dianggap perlu untuk diubah dan bisa segera menyelesaikan permasalahan Aceh yang berupa identitas, kedaulatan, dan ekonomi.
Setelah pemaparan materi dan pendapat dari keempat narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dari hasil diskusi pada tema kali ini terdapat kesimpulan bahwa kegiatan diskusi yang intensif kali ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang penting bagi kemajuan Aceh khususnya dalam kegiatan Pilkada Aceh.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2022 merupakan penegakan dari Undang-Undang pemerintah Aceh karena UUPA merupakan turunan dari Undang-Undang tentang kekhusussan Aceh.

Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi lebih lanjut dan signifikan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Karena dengan dilaksanakannya kegiatan Pilkada pada tahun 2022 di Aceh merupakan wujud dari komitmen atas jalannya konstitusi pemerintah Aceh.

Dalam hal ini juga diperlukan persiapan tim pengawas pemilu dalam kegiatan Pilkada yang akan mendatang dan tetap mengawal UUPA dan dipertahankan agar tidak merugikan kepentingan Aceh dan merugikan kepentingan nasional.

  • Whatsapp

Related posts