ARI Minta Mendagri Cabut Instruksi Jilbab ASN

  • Whatsapp

SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH— Kebijakan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Cahyo Kumolo, terkait pemakaian jilbab sebagaimana termaktub dalam Intruksi Dalam Negeri Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018, dinilai oleh Muhammad Syarif, SHI, M.H Direktur Aceh Research Institute sebagai bentuk pelanggaran konstitutusi, “UUD 1954”.

Padahal Negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai keyakinannya.

Read More





Muhammad Syarif menilai dikeluarkannya kebijakan itu justru melanggar hak azasi manusia, dimana sesuai ajaran Islam pemakaian Jilbab harus sesuai syar`i bagi ASN menjadi penting, sehingga tidak nampak lekuk tubuh. Sementara Intruksi Mendagri tersebut justru membuat ketidak nyamanan bagi kaum hawa terutama bagi muslimah yang telah nyaman dengan tradisi berpakaiannya.

Selama ini ada yang bercadar dan ada yang berjilbab besar dan jarang yang memasukkan Jilbab kedalam kerah baju. Lantas kebijakan Mendagri yang mewajibkan ASN perempuan memasukkan jilbab kedalam kerah baju dinilai bertentangan dengan local wisdom dan volgest bangsa Indonesia. Lebih lanjut Muhammad Syarif yang juga Dosen FSH UIN Ar-Raniry menilai Instruksi ini akan banyak menuai reaksi di lapangan. Padahal salah satu indikator aturan yang baik adalah, tidak menuai protes di lapangan. Ini adalah bentuk aturan yang berlawanan dengan akal sehat.

Aturan ini tidak akan efektif bahkan menjadi bumerang. Lebih baik aturan ini cepat dicabut demi kemaslahatan bersama. Kalau semangat aturan ini, agar adanya kerapian bagi ASN, Syarif menilai menteri dalam negeri keliru besar. Apalagi aturan yang dikeluarkan oleh mendagri, meberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap dilingkungan kerjanya, jika tidak menjalankan kebijakan ini. [Rel]

Related posts