Eksistensi MPU Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh

  • Whatsapp

Oleh : Muhammad Syarif SHI MH*

SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH–OPINI-—Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

Di dalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran “MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.

Keberadaan MPU juga telah diamanatkan di dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang IslamiSaat inipuan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Dengan demikian keberadaan MPU secara konstitusional diatur dalam 2 Groudnorm yaitu UU No.11 Tahun 2006 dan UU No.44 Tahun 199 serta secara teknis operasional diatur dalam Qanun Aceh No.2 Tahun 2009. Setidaknya ada 4 tugas utama MPU antara lain:

Pertama memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.

Kedua: Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.

Ketiga : melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

Keempat: melakukan pengkaderan ulama.

Dalam tataran praktis keempat tugas tersebut sepertinya belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Pertama, aspek anggaran, Seringkali kita dengan Pemerintah Daerah kurang maksimal dalam memberikan alokasi anggaran pada MPU, padahal Alokasi Anggaran Aceh saat ini sangat banyak, bahkan terkadang miris kita lihat dibeberapa Kab/Kota di Aceh MPU mati suri, bahkan juga terkadang honor para Anggota MPU sering tidak lancar.

Kedua adalah sumber daya manusia, Untuk menggerakkan sebuah organisasi dibutuhkan SDM yang handal, cakap dan telaten. Harus diakui memang orang-orang yang menjadi Anggota MPU umumnya Pimpinan Dayah, akan tetapi penguasaan ilmu manajerial dan ketatanegaraan, terkadang terkendala.

Di sinilah perlu adanya elaborasi antara Kalangan Agamawan dan Birokratik. Maka dari itu semangat lahirnya MPU mengakomudir dua kemonitas itu. Akan tetapi secara empiris terkadang di beberapa Kabupaten/Kota sulit diterapkan. Disamping itu pula menurut hemat penulis di MPU harus ada juru bicara/humas dan tenaga legal drafter, sehingga MPU secara Institusi akan semakin kuat.

Ketiga terkait hubungan relasi dan koordinatif seringkali belum berjalan dengan baik, ini mungkin terjadi karena tidak tergambar secara terang benderang pejabat kehumasan di MPU, akan tetapi pasca dibentuknya Sekretariat MPU sebagai subornit membantu tugas MPU sejatinya relasi ini akan semakin baik.

Keempat penguatan kelembagaan Sekretariat MPU disemua tingkatannya, sehingga secara teknis operasional kinerja MPU akan semakin produktif. Apalagi Keberadaan MPU sebagai lembaga keistimewaan tidak lengkap jika Sekretariat MPU disemua tingkatan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Kedua lembaga ini ibarat suami istri yang saling mendukung satu sama lainnya.

*Penulis adalah Direktur Aceh Research Institute dan Tenaga Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Related posts