Dewan Minta Walikota Warning OPD ada Apa?

  • Whatsapp

Banda Aceh – Ketua Komisi I DPRK Dr.Musriadi, M.Pd meminta kepada walikota mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemkot Banda Aceh yang mengeluarkan kebijakan yang merugikan pemerintah kota banda aceh

Semua pihak terutama Pegawai Non PNS dilingkungan pemerintah kota banda aceh wajib kita dukung dan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh, yang telah mencabut Surat Edaran (SE) Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS yang ditandatangani Sekdakota.

Read More

Kita berharap kepada BKPSDM yang juga mitra kerja komis I harus cermat dan teliti dalam mengonsep draft kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan pegawai agar memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.

Itu penting kami sampaikan jangan menjadi polemik dan politisasi ditengah publik, gara gara salah mengeluarkan seruan dan kebijakan, Ini dapat menjadi evaluasi pelajaran berharga bagi BKPSDM ke depannya dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Harapan kita semua kebijakan yang mau di keluarkan wajib dikonsultasikan dengan pimpinan dalam hal ini Walikota

Pegawai Non PNS merupakan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh, keberadaannya membantu pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat, yang perlu dipikirkan BKPSDM harus berinovasi berbasis sistem dan database dalam mengelola Pegawai Non PNS

Related posts