Musriadi Protes Penetapan Banda Aceh Sebagai Zona Merah

  • Whatsapp
  • Foto (ist): Musriadi Aswad SPd MPd, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh

Zona Merah Rugikan Banda Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Pusat mengeluarkn Status identifikasi wilayah terpapar virus corona terbagi ke dalam beberapa zona, yakni zona merah, oranye, kuning dan hijau. Status tersebut pun mempengaruhi tingkat penanganan dan kewaspadaan dalam menghadapi wabah global ini.

Read More



Penetapan sembilan kabupaten/kota sebagai zona merah Covid-19 di Aceh, dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 440 /7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman dari covid 19 pada kriteria zona merah dan zona hijau di Aceh, tertanggal 2 Juni 2020, langsung mendapat protes dari sejumlah daerah. Keberatan itu termasuk Banda Aceh.

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh,  Musriadi SPd MPd menegaskan penerapan zona merah untuk ibukota provinsi Aceh sudah sangat merugikan Banda Aceh. “Jangankan zona merah, oranye maupun kuning, kita kurang sepakat. Karena itu, penetapan tersebut harus ditinjau ulang,” katanya.

Sampai saat ini diakui belum ada penjelasan resmi bagaimana menetapkan sebuah daerah masuk zona merah virus Corona. Apakah karena banyak angka positif Covid-19 atau ada parameter lain, ini tidak dijelaskan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi.

“Setahu saya sampai saat ini, memang belum ada parameter yang jelas dari pemerintah dalam menetapkan sebuah daerah itu termasuk zona merah penyebaran Covid 19. Situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 tidak menyediakan informasi mengenai zona merah,” ungkap Musriadi.

Pun demikian, terang Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dijelaskan seberapa bahayanya daerah-daerah yang dikatakan zona merah itu. Bahkan dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud zona merah.

“Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Aceh harus terbuka kepada masyarakat, tentang alasan satu daerah dikatakan zona merah Covid-19,” harapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPRK Banda Aceh Fraksi PAN dari daerah pemilihan Ulee Kareng-Syiah Kuala mengatakan belum adanya kesepahaman yang menyatu antara pusat dan daerah. Belum satu frekuensi dalam merumuskan parameter penetapan zona merah yang mengarah kepada lemahnya koordinasi.

Zona merah jadi penetapan subyektif saja dan tidak didasarkan pada regulasi. “Pemerintah Pusat dan Provinsi harus ada parameter yang jelas dalam menetapkan status zona merah virus corona (Covid-19) untuk suatu daerah. Jadi pemerintah belum menetapkan indikator suatu daerah bisa disebut sebagai zona merah,” demikian Musriadi Aswad SPd MPd, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh.[]

Related posts