Revitalisasi  Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat di Aceh

  • Whatsapp
  • Oleh: Muhammad Syarif*

OPINI——Zakat merupakan pilar utama pemberdayaan ekonomi dalam Islam. Diantara lima hal yang menjadi rukun Islam yaitu; syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Ajaran zakat berdamfak langsung dengan persoalan nyata yang dihadapi manusia dalam kontek kemiskinan dan ketidak adilan. Karenaya instrumen zakat menjadi solusi alternatif dalam persoalan pengentasan kemiskinan khususnya di Aceh.

Lembaga Baitul Mal sebagai institusi resmi negara di Aceh telah bermetamarfosis kelembagaanya, dimana sebelumnya berbentuk Badan yang dipimpin oleh seorang kepala, kini menjadi Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial seuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Bacaan Lainnya

TOKO CCTV
Melayani Penjualan & Pemasangan CCTV / Security System Wilayah Aceh
+62812 6461 7339

Tentunya semangat perubahan lembaga Baitul Mal ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan Zakat, menyesuaikan pentadbirannya dengan kondisi kekinian, sebagaimana semangat filosofis dalam konsideran regelingnya yaitu: pengelolaan secara baik, efektif dan profesional. Semangat ini sejatinya menjadi spirit dalam rekruitmen “Pengelola BMA/BMK.”

Berdasarkan publikasi terakhir “directory Baitul Mal Aceh tahun 2019 rata-rata potensi Anggaran Pendapatan Aceh (baca daerah) dari zakat setiap tahunnya 155 Milyar. Tentu potensi zakat ini lebih dominan berasal dari zakat yang dikeluarkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ketimbang sumber zakat dari profesi lainnya, seperti jasa perdagangan, pertanian, peternakan, perhotelan, pertambangan dan sebagainya.

Sementara realise gatra.com tahun 2018 potensi zakat di Banda Aceh sebesar 48 Milyar akan tetapi realisasinya sebesar 15,2 Milyar ungkap Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh.

Lantas kenapa pengelolaan zakat belum menyisir pada sumber yang lain selain zakat ASN? Ini lah pekerjaan rumah besar bagi pengelola Zakat di Aceh dalam hal ini Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/Kota (BMA/BMK). Disinilah sejatinya orang-orang yang diberi amanah mengelola BMA/BMK harus pro aktif melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengelola amanah yang diberikan negara dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga tugas negara dalam mensejahterakan rakyatnya tercapai lewat lembaga BMA/BMK.

Dalam terminologi fiqih zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada oran-orang yang berhak (Yusuf Qardawi). Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dalam surah At-Taubah:60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengelola zakat (`amilina `alaiha). Sedangkan dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa “Zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjempu adalah para petugas (`amil). Dalam konteks Aceh adalah “Pengelola BMA/BMK”.

Imam Al-Qutubi ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa `amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu Rasulullah pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi Amil Zakat. Demikian pula dilakukan oleh khulafaur rasyidin sesudahnya, mereka menunjuk petugas khusus untuk mengelola zakat serta mendistribusikan sesuai aturan agama (QS. At-Taubah ayat 60).

Pengelolaan Zakat oleh lembaga resmi negara (BMA/BMK) disamping memiliki kekuatan hukum formal akan tetapi memiliki keuntungan lainnya ;

Pertama; untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

Jasa Pembuatan Website SEO Personal / Instansi / Kantor / Sekolah
+6252 1150 5391

Pos terkait