POKJA Identitas Hukum Gelar FGD Usulan Perubahan UU Adminduk

  • Whatsapp

SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH—Pencatatan setiap peristiwa yang terjadi pada warga negara merupakan hak negara dan kepemilikan catatan tersebut merupakan hak warga negara sebagai identias hukum. Dalam hal ini, peristiwa yang terjadi setiap hari terkadang tidak ditemui dalam undang-undang sehingga perlu direspon secara bijak.

Menyikapi kebutuhan di tingkat nasional, tuntutan internasional dan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi maka Pokja Identitas Hukum melakukan kajian mengenai revisi kedua Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terarah/ Focus Group Discussion (FGD).

Bapak M. Ridha sebagai Koordinator Pokja Identitas Hukum Aceh, dalam kegiatan ini melibatkan peserta dari DRKA, Dukcapil sebagai pemberi layanan, Dinas Terkait sebagai pemanfaatan data kependudukan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Kiryad Muraya- Banda Aceh, kamis 11 Oktober 2018 yang dibuka oleh Bapak Muhammad Amin,S.Sos. MM ( Sekretaris Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh) ikut memfasilitasi terlaksananya kegiatan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia- Indonesia).

Dalam mereview revisi usulan perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan terdapat 17 poin prinsip, yang paling krusial adalah prinsip peristiwa penting lainnya dalam hal ini mengusulkan tentang perubahan jenis kelamin, kepercayaan sebagaimana dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal ini hasil diskusi mengenai perubahan jenis kelamin apabila terjadi melalui proses alamiah bukan operasi ditetapkan melalui pemeriksaan oleh tim ahli dan dokter spesialis kelamin, disertai dengan ketetapan dalam bentuk Qanun Syariah Islam, peristiwa tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi Pelaksana.

Kemudian dalam kolom kepercayaan agar disebutkan nama kepercayaan yang dimaksud, kepercayaan tersebut sesuai dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya bagi kaum disabilitas pada identitas ditulis ragam disabilitas yang sesuai dengan kondisi.

Pentingnya identitas, dengan jarak tempuh yang jauh maka perlu dibentuk UPT pada kecamatan sebagaimana yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 4UPT masing-masing di kecamatan:
Ingin Jaya, Peukan Bada, Sukamakmur dan Darussalam. Dengan demikian hak warga Negara memiliki identitas hukum dapat segera terpenuhi.

Penulis : Cut Rahmawati
Editor    :  Abi Andesa

Pos terkait