Eksistensi MPU, Analisis UU No 11 Tahun 2006

  • Whatsapp

Oleh : Muhammad Syarif SHI MH*
SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH—-Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

Di dalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran “MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.

Keberadaan MPU juga telah diamanatkan di dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Saat inipuan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur organisasi MPU.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari sisi aturan hukum, MPU merupakan lembaga yang secara yuridis keberadaanya dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan dengan aturan yang ada, dan MPU tidak dapat disamakan dengan organisasi yang ada baik ormas atau lembaga kemasyarakat lainnya.

Namun yang perlu dilihat di dalam konteks ketatanegaraan di tingkat pemerintahan daerah, khusunya pemerintahan Aceh di dalam kerangka otonomi khusus, yaitu menyangkut dengan keberadaan MPU di dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan baik qanun ataupun fatwa, baik menyangkut dengan syriat islam dan lainnya, dan hubungan kelembagaan yang dibangun baik dengan masyarkat serta legislative dan eksekutif, hal ini penting untuk melihat kinerja dari lembaga ini di tataran publik

Jika dikatakan MPU sebagai mitra, dapat dikatakan bahwa MPU sebagai lembaga yang sejajar, maka, sebagai lembaga yang sejajar atau mitra, masing-masing kelembagaan akan memiliki penilaian yang berbeda dan kekuatan posisi tawar yang berbeda dalam memahami substansi persoalan serta di dalam melakukan argumentasi baik secara yuridis, filosofi dan sosiologis terhadap suatu kebijakan yang akan dilahirkan.

Hal ini akan membawa konsekwensi dimana eksekutif dan legislatif dapat memakai pertimbangan dari MPU dan dapat saja menolak pertimbangan yang diajukan oleh MPU. Dalam hal ini, dapat dianggap bahwa usulan “Pertimbangan” bisa dan/atau tidak mengikat pihak eksekutif dan legislatif di dalam merumuskan dan menerapkan aspek kebijakan yang akan dilahirkan.

Namun jika dilihat dari sisi ketatanegaraan dan aspek kelembagaan, hadirnya lembaga MPU sebagai mitra yang sejajar diantara eksekutif dan legislatif merupakan langkah maju dimana Aceh sudah mengakomodir lembaga yang sangat penting untuk menciptakan norma-norma hukum dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang dilakukan dengan mengandeng MPU.

Hal ini sesuatu yang berbeda yang dikenal dengan pembagian kekuasaan (distribution of Power), atau yang disampaikan oleh John Lock yang membagi kekuasaan menjadi eksektif, legislative, dan yudikatif, dan konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) dengan teori trias politica yang pernah dikemukakan oleh Montesquieu.

Pada dasarnya kedua konsep ini ditujukan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan, sehingga adanya check and balance dalam hubungan kelembagaan, untuk tidak terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu lembaga.

MPU memiliki peran sesuai dengan yang dimandatkan dalam UUPA untuk memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian fungsi check and balance terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh tidak hanya dilakukan oleh tiga lembaga, namun juga dilakukan oleh MPU dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh, dalam hal ini dapat dikatakan peran MPU sudah menjalankan fungsi pembuatan kebijakan (Policy Making Function), karena MPU dikatakan sebagai mitra Pemerintah Aceh, dan Parlemen Aceh dan juga Parlemen Kabupaten/Kota didalam perumusan kebijakan, dan MPU sudah melakukan fungsi control terhadap berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh.

Jika dilihat lebih jauh lagi kiprah dan peran ulama terutama MPU Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan bagi Pemerintah Aceh telah lama dilakukan, misalnya saja, pada tahun 2001 MPU berperan aktif memberikan masukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, MPU merumuskan Rancangan Qanun Tentang Baitul Mal, Rancangan Qanun Mahkahah Syari’ah, dan Qanun-Qanun pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, seperti Qanun tentang maisir, khalwat dan khamar.

Pada tahun 2006 MPU mengeluarkan berbagai fatwa yaitu, mengeluarkan taushiyah tentang kewajiban mensuksesukan Pilkada, Menetapkan Fatwa tentang Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan dan menyusus Rancangan Qanun MPU yang baru, sesuai dengan tuntutan UUPA dan pemekakaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD.

Di dalam Qanun No. 2 Tahun 2009 disebutkan MPU Aceh berfungsi (a) Mengeluarkan fatwa; (b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat; (d) Menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari’at Islam; (e) Memfasilitasi pengkaderan ulama.
Disisi yang lain, MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait. Hal ini Terkait dengan fungsi MPU memberi fatwa dan pertimbangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan Ekonomi, MPU juga dapat membentuk LP POM guna meneliti kandungan kehalalan suatu produk.

Dengan tugas dan fungsinya begitu besar tersebut, MPU perlu memikirkan aspek-aspek pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas yang menyangkut dengan aspek pemerintahan dan pembangunan hukum di Aceh, sehingga nantinya baik dari sisi aspek sumber daya manusianya, pengkaderan dan juga kelembagaannya, MPU dapat bekerja secara optimal di dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan bagi terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemenuhan kepastian hukum di Aceh, sehingga peran Ulama yang merupakan bahagian penting dari MPU dan untuk terbangunnya masyarakat Aceh yang adil, dan jauh dari sikap pihak penguasa baik eksekutif dan legislatif dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dapat dihindari dengan adanya kontrol yang kuat dari MPU terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pihak eksekuif dan legislative. Artinya peran-peran komunikasi yang efektif dalam merumuskan kebijakan yang membutuhkan pertimbangan dari MPU harus dilakukan baik diminta maupun tidak diminta.

Jika saja ada sesuatu kebijakan yang bergeser dari prinsip keadilan dan norma yang berlaku di Aceh, walaupun tidak diminta MPU tetap harus memberikan pertimbangannya, disinilah masyarakat dapat menilai peran dan kinerja MPU Aceh.

TOKO CCTV
Melayani Penjualan & Pemasangan CCTV / Security System Wilayah Aceh
+62812 6461 7339

Jasa Pembuatan Website SEO Personal / Instansi / Kantor / Sekolah
+6252 1150 5391

  • Whatsapp