Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi Bagi SKPD

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Syarif SHI MH*
SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH—Berbagai upaya dilakukan oleh negera, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembentukan Institusi, regulasi serta pendidikan anti korupsi terus didengungkan. Meskipun tak dapat dipungkiri pembuat regulasi dan pengendali negeri terkadang masuk “jebakan batman” akibat prilakunya yang korup.

Untuk itulah sejatinya seluruh stakeholder perlu melakukan “gerakan anti korupsi”. Gerakan ini harus massif dan terus digulirkan, sehingga setiap penggunaan uang negara dapat dipertangungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Bacaan Lainnya

Sejak Tahun 2013, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan gebrakan dengan meletakkan pondasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi SKPD. Landasan pijaknya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Sejalan dengan itupula Pemko Banda Aceh membentuk Tim Zona Integritas yang bertugas melakukan penilaian Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD.

Pencangangan Gerakan WBK ini telah dimuali oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan good governance and clear goverment. Langkah ini pula di teruskan tradisinya oleh Bapak Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, dengan menandatangani Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Banda Aceh, Selasa (12/3/2019).

Selain Wali Kota, penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi ini juga dilakukan Ketua PN Banda Aceh, Suwono, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto dan Kajari Banda Aceh, Erwin Desman.
“Saya pikir ini kerjasama yang baik, langkah strategis dan sangat penting dalam mewujudkan good governance,” ujar Aminullah usai menandatangani zona integritas WBK dan WBBM.

Meski survey penilaian integritas KPK tahun lalu menempatkan Banda Aceh sebagai yang terbaik di Indonesia dengan nilai 77,39, Wali Kota tidak berpuas diri dan memandang pencanangan zona integritas WBK dan WBBM oleh Pengadilan Negeri menjadi sebuah hal yang lebih menguatkan Pemko dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi dan juga benar benar mampu menghadirkan layanan publik dengan baik kepada warga kota.
Tahun 2018, Banda Aceh memperoleh prediket tertinggi survey integritas KPK dengan nilai 77,39. Apa yang kita lakukan hari ini tentunya lebih menguatkan lagi komitmen kita dalam menghadirkan pemerintahan bersih bebas dari korupsi,”ungkap Aminullah.

TOKO CCTV
Melayani Penjualan & Pemasangan CCTV / Security System Wilayah Aceh
+62812 6461 7339

Jasa Pembuatan Website SEO Personal / Instansi / Kantor / Sekolah
+6252 1150 5391

Pos terkait