Sekolah merupakan Wadah Demokrasi Pendidikan

  • Whatsapp

Oleh: Hamdani S.Pd.,M.Pd*

OPINI—-Sebuah Lembaga Pendidikan yakni sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang menjadi tumpuan dan harapan setiap warga masyarakat demi keberlangsungan demokrasi pendidikan. Ini berarti sekolah dapat memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang merupakan salah satu lembaga yang tidak memandang suatu perbedaan baik latar belakang maupun kelainan fisik dan mental seseorang.

Oleh karena sekolah sangat memerlukan suasana yang kondusif agar peserta didik merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran. Lebih jauh dari itu, sekolah juga harus mampu memastikan peserta didik tidak mengalami kekerasan fisik dan verbal sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya msing-masing.

Karena sekolah merupakan sebagai sebuah wadah demokrasi pendidikan seharusnya dapat menekan sekecil mungkin pelanggaran seperti sanksi atau hukuman bisa terhindari pada peserta didik.

Lembaga pendidikan perlu memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik agar peserta didik dapat melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam aktifitasnya di sekolah.

Dalam hal ini berarti kebebasan di sekolah tidak berarti bebas tanpa batas, tetapi peserta didik harus menghargai harkat, martabat, dan kepentingan orang lain.

Seperti keragaman budaya, perbedaan jenis kelamin, suku, ras, dan agama harus di hormati karena itu merupakan suatu rahmat dalam kehidupan sosial sesama peserta didik di sekolah. Oleh karena itu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan filsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus betul – betul ditanamkan kepada peserta didik sekaligus membentuk karakter mareka melalui pertemuan-pertemuan formal maupun non-formal, serta menjalankan syariat-syariat agama sesuai keyakinan harus terus digalakkan dalam aktifitas di sekolah.

Pentingnya menghargai guru, sesama peserta didik, orang yang lebih tua dan mentaati segala tata tertip yang ada sekolah, dengan selalu mendengungkan serta menyakinkan kepada peserta didik agar mereka tidak mendapat masalah selama mengenyam pendidikan.

Dengan kata lain semua hal yang positif dan bermanfaat bagi kebaikan masa depan peserta didik harus selalu disampaikan sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.

Namun harus kita sadari bahwa sebanyak apapun nasehat, arahan, dan penyampaian baik yang diberikan kepada peserta didik tanpa di barengi dengan pengamalan oleh para pengelola pendidikan di sekolah seperti Kepala sekolah, guru staf tata usaha, akan semua menjadi sia-sia. Tentu timbul sebuah pertanyaan “Mengapa demikian”?, karena peserta didik juga akan selalu menilai karakter pengelola pendidikan sepeti tutur kata, pola tindak yang dilakukan, dan keteladan yang diperlihatkan oleh pengelola pendidikan di sekolah setiap hari.

Oleh Karena itu, kiranya sebuah keteladanan para pengelola pendidikan di sekolah jauh lebih penting harus menjadi panutan peserta didik.

Para pengelola pendidikan di sekolah sekali saja lengah dengan tingkah lakunya sebagai panutan atau suri teladan, maka akan lenyaplah atau hilang kepercayaan peserta didik terhadap pengelola pendidikan di sekolah.

Pada saat kondisi seperti ini, sekolah sebagai wadah demokrasi pendidikan akan menemukan banyak masalah dalam pembinaan peserta didik.

Sebagai wadah demokrasi pendidikan, sekolah bersama pengelolanya harus hati-hati dan cermat melihat secara proporsional berbagai macam latar belakang peserta didiknya.

Peserta didik yang tingkat berpotensi berbeda ragamnya dapat membawa masalah dari
lingkungan keluarganya ke sekolah. Cara penanganannya peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi pas-pasan harus berbeda dengan peserta didik dari keluarga ekonomi mapan.

Begitu juga dengan peserta didik yang broken home (rumah tangga retak) tentu harus ditangani secara berbeda dengan peserta didik dari keluarga normal.

Fenomena ini akan selalu ditemui di setiap lembaga pendidikan, sehingga sekolah harus ada deteksi mulai dini untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dari pada peserta didik.

Fakta lain yang juga sangat penting untuk difahami oleh sekolah dan pengelolanya adalah era keterbukaan informasi.

Pada era ini, berbagai informasi dengan mudah dan cepat dapat diakses oleh setiap peserta didik melalui sebuah alat kecil dengan multifungsi yang disebut gadget, contohnya adalah smartphone.

Dengan smartphone konten apa saja baik positif maupun negatif sangat mudah untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Sebenarnya penggunaan teknologi informasi ini seperti smartphone tidak perlu dikhawatirkan manakala dibina dengan pengawasan yang baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Tetapi sayangnya masalah ini sampai saat belum berjalan dengan efektif sehingga peserta didik masih berpeluang untuk menggunakan smartphone hanya sebagai alat bermain dengan mengakses hal-hal yang negatif seperti game oline, mendengarkan musik, menonton video porno, dan lainnya.

Padahal teknologi informasi sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan literasi peserta didik karena bisa mengakses berbagai informasi penting tentang pelajaran yang diberikan guru di sekolah.

Para peserta didik yang sudah sangat ketagihan dengan smartphone akan mengalami penurunan
karakter atau akhlaknya. Akibatnya, tidak jarang peserta didik melakukan tindakan pelanggaran dan aturan sekolah.

Sebagai peserta didik yang sudah familier dengan pemanfaatan smartphone yang tidak produktif akan menganggap dirinyalah yang benar sedangkan yang lainnya (termasuk aturan sekolah) adalah salah dan hanya membatasi kebebasan mereka dala melakukan hal- hal yang tidak sesuai dengan norma kehidupan seorang siswa.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan berkembang terus, maka sekolah sebagai wadah demokrasi pendidikan hanyalah sebuah mimpi yang indah tanpa makna dan akan terus menemui banyak masalah dalam pembinaan peserta didik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demokrasi pendidikan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Cara efektif untuk mencapai demokrasi pendidikan adalah memperkuat interkoneksi tiga pilar utama pendidikan yaitu pendidikan formal, in formal dan non formal dalam artian sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pembinaan peserta didik demi masa depan mereka yang lebih baik.

*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor UINSU Medan.

Related posts