Tanwier Mahdi: Setara Institute Lah yang Intoleran Terhadap Hukum yang Berlaku di Aceh

  • Whatsapp

SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH—Baru-baru ini sebuah lembaga yang dipimpin oleh aktivis HAM, Hendardi yaitu Setara Institute merilis hasil kajian perihal kota-kota yang toleran dan intoleran di Indonesia.

Dari 94 kota yang menjadi bahan kajian, mereka menyebutkan bahwa kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai kota yang tingkat toleransinya paling wahid disusul Salatiga, Jawa Tengah di posisi kedua dan Pematang Siantar di posisi ketiga.

Read More

Responsive image Responsive image Responsive image

Sedangkan 3 kota terendah tingat toleransi atau intoleran versi Setara Institue diduduki oleh Jakarta, Banda Aceh, dan Tanjung Balai Kepulauan Riau.

Riset dari Setara Institute tersebut mendapat tanggapan oleh banyak netizen dan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah. Salah satunya ialah anggota DPR Aceh yang duduk di Komisi 6 yang membidangi persoalan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Tanwier Mahdi, S.Ag., MM.

“Survei yang menyatakan kota Banda Aceh sebagai kota dengan tingkat toleransi rendah tidak seperti kenyataan. Riset tersebut tidak memahami kearifan lokal dan hukum-hukum yang berlaku di Aceh,” ujar Tanwier Mahdi.

Kebudayaan lokal di Aceh yang berlangsung turun temurun sejak zaman dahulu kala tidak pernah mengganggu etnis minoritas yang ada di Aceh, seperti etnis China yang hidup tentram dan damai begitupula pada etnis lain yang hidup di Aceh.

“Hingga kini tidak ada catatan buruk etnis minoritas yang hidup di Banda Aceh. Mereka hidup damai dan tenteram seperti yang terlihat di sekitaran Pasar Peunayong, dan sudut Kutaraja lain,” lanjutnya.

Hal aneh dari survei tersebut yaitu memasukkan kota Ambon dan Kupang dalam 10 besar kota yang toleran.

“Setara Institute telah mengeluarkan hasil riset yang tak wajar. Di Banda Aceh tidak pernah terjadi pergesekan antara kaum minoritas dan mayoritas hingga mengakibatkan pertumpahan darah dan mengorbankan nyawa akibat konflik antar agama seperti yang pernah terjadi di Ambon dan Kupang,” ungkap Tanwier.

“Riset ini tidak memiliki landasan instrumen yang jelas dan jauh dari kata ilmiah sehingga tidak layak menjadi konsumsi publik, oleh karena itu kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak menjadikan survei tersebut sebagai pedoman,” jelasnya.

*Standar Toleransi Menurut Setara Institute*

Setara Insitute mengatakan bahwa standar penetapan tingkat toleransi berdasarkan teori dari Brian J. Grim dan Roger Finke (2006).

“Indonesia sebagai negara hukum tidak sepatutnya mendefinisikan toleransi menurut versi Barat. Wacana toleransi tersebut standarnya harus dirumuskan menjadi undang-undang sehingga penilaian derajat kota toleran berlandaskan hukum yang berlaku,” tegas anggota DPRA Komisi VI itu.

Tanwier kepada media menyatakan bahwa Setara Institute berlaku tidak toleran (intoleran) terhadap hukum-hukum yang berlaku di Aceh.

Pernyataan ini sesuai dengan definisi toleransi secara umum yaitu saling menghargai satu sama lain.

“Di Banda Aceh sikap saling menghargai satu sama lain telah mengakar turun temurun dan hukum-hukum yang berlaku ialah representatif dari seluruh kemajemukan yang ada di Aceh,” ucapnya.

Masifnya pemberitaan hasil survei dari Setara Institute membuat orang bertanya-tanya mengingat riset itu mampu memecah belah umat.

“Siapa sebenarnya lembaga itu? apakah mereka lembaga formal? ada misi apa di balik riset mengenai derajat kota toleran ? dan dari mana sokongan dana mereka?,” tanya Tanwier.

Penulis : Riri Isthafa Najmi

Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Related posts